Tujuan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Dari Aspek Politik. Sebelumnya pengaturan penyelenggaraan pemerintahan desa diatur tersendiri dalam undang undang no. Dengan konstruksi menggabungkan fungsi self governing community dengan local self government diharapkan kesatuan masyarakat hukum adat yang selama ini merupakan bagian dari wilayah desa ditata sedemikian rupa menjadi desa dan desa adat.
Belum tercapainya tujuan tersebut. Konstruksi pemerintahan desa yang dianut dalam uu desa adalah konstruksi gabungan. Sistem pemerintahan mempunyai fondasi yang kuat dimana tidak bisa diubah dan menjadi statis.
Sebelum berbicara tentang pemerintahan desa akan lebih baik untuk mengetahui terlebih dahulu pengertian dari desa itu sendiri.
Administratif belum tercapai dapat dilihat dari aspek kewenangan pengaturan dan pengurusan. 5 tahun 1979 yang bercorak sentralistik dengan pendekatan pembangunan top down. Pemerintah desa harus merencanakan berbagai program dan kegiatan yang berhubungan dengan rumah tangga pemerintahan pelaksanaan urusan pemerintahan pembangunan pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat melalui penyusunan perencanaan pembangunan desa rpjm desa dan rkp desa sebagai dasar penetapan visi misi dan tujuan pemerintahan desa. Dalam kaitan susunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah setelah perubahan undang undang dasar negara republik indonesia tahun 1945 pengaturan desa atau disebut dengan nama lain dari segi pemerintahannya mengacu pada ketentuan pasal 18 ayat 7 yang menegaskan bahwa susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang undang.